DPRD Kota Bekasi Beri Rapor Satu Tahun Tri-Harris: Desak Terobosan untuk UMKM dan Pengetasan Pengangguran
TITIKBICARA – Memasuki tahun pertama kepemimpinan Wali Kota Tri Adhianto dan Wakil Wali Kota Harris Bobihoe, fokus pada pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menjadi catatan penting bagi legislatif. Alimudin, legislator dari Fraksi PKS DPRD Kota Bekasi, menyatakan bahwa keberpihakan Pemkot terhadap ekonomi arus bawah harus dibuktikan melalui kebijakan yang nyata, terperinci, dan memberikan dampak langsung bagi para pelaku usaha.
Alimudin menekankan bahwa UMKM adalah pilar utama yang menjaga denyut nadi ekonomi daerah tetap hidup. Sektor ini tidak hanya menjamin perputaran uang di akar rumput, tetapi juga menjadi benteng pertahanan bagi daya beli masyarakat serta penyedia lapangan kerja berskala lokal. Oleh karena itu, dukungan yang berkelanjutan dari pemerintah dianggap sebagai hal mutlak agar ekosistem UMKM di Bekasi tidak sekadar jalan di tempat.
Tantangan untuk menjadikan UMKM “naik kelas” menjadi poin krusial dalam sorotannya. Alimudin mengidentifikasi bahwa peningkatan standar kualitas, estetika kemasan, hingga kemahiran dalam strategi pemasaran digital adalah pekerjaan rumah besar yang harus diselesaikan. Ia mendesak pemerintah untuk proaktif memfasilitasi UMKM agar dapat masuk ke ekosistem marketplace, mengingat saat ini banyak pelaku usaha yang masih terkendala literasi digital dan kalah bersaing dengan korporasi besar.
Selain masalah adaptasi teknologi, aspek finansial dan administratif turut menjadi perhatian. Sulitnya mendapatkan pinjaman perbankan dan keterbatasan modal seringkali mematikan langkah usaha kecil. Alimudin menyarankan adanya perluasan jangkauan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan solusi bagi mereka yang memiliki hambatan kredit. Tak kalah penting, pemerintah diminta melakukan pendampingan masif dalam urusan legalitas, seperti sertifikasi halal atau izin usaha, agar produk lokal memiliki kredibilitas untuk bersaing di pasar yang lebih profesional.
Sebagai penutup evaluasinya, Alimudin mengingatkan bahwa penguatan ekonomi harus berjalan beriringan dengan penyediaan lapangan kerja. Ia mendorong Pemkot Bekasi untuk menambah jumlah Balai Latihan Kerja (BLK) sebagai wadah peningkatan keahlian warga, sehingga angka pengangguran dapat ditekan dan masyarakat lokal memiliki daya saing yang kuat di dunia kerja.
